Yayasan CAPPA Jambi Gelar Workshop Perhutanan Sosial


Rabu, 17 Juli 2019 - 21:10:23 WIB - Dibaca: 196 kali

Acara Workshop Pembelajaran Perhutanan Sosial yang diselenggarakan oleh Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi Jambi. Rabu (17/7/19).
Acara Workshop Pembelajaran Perhutanan Sosial yang diselenggarakan oleh Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi Jambi. Rabu (17/7/19). [Istimewa ]

JERNIH.ID, Jambi - Salah satu persoalan mendasar tata kelola lahan di Indonesia, termasuk sektor kehutanan adalah struktur agraria yang timpang. Distribusi akses pengelolaan lahan kehutanan tidak adil, karena didominasi oleh korporasi, sementara rakyat, baik yang hidup didalam kawasan hutan, maupun dipinggirannya, lemah bahkan bisa dikatakan tidak mempunyai akses.

 

Lebih dari 40 juta hektar kawasan hutan yang dapat diberikan konsesinya, dikelola oleh korporasi, sebaliknya rakyat hanya mempunyai akses pengelolaan kawasan hutan kurang dari 2 juta. Ketidakadilan distribusi ini selain menegasikan pengetahuan rakyat atas pengelola hutan, juga menumbuhkan kemiskinan di desa, terutama desa didalam atau dikawasan hutan.

 

Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla menilai ketidakadilan ini harus diurai kemudian secara bersamaan membangun solusinya. Rakyat harus diberikan akses terhadap kawasan hutan, yang pada tahap selanjutnya adagium “rakyat sejahtera, hutan lestari” dapat terwujud.

 

Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Pemerintah mencanangkan Program Perhutanan Sosial serta Reformasi Agraria (TORA) sebagai kebijakan strategis untuk memperbaiki tata kelola kehutanan dan meretas kemiskinan di desa. Sekitar 12,7 juta hektar kawasan hutan dialokasikan untuk Perhutanan Sosial, berbagai kebijakan, nomenklatur beserta berbagai inisiatif kegiatan pendukung dirancang serta dilaksanakan.

 

Dalam Pengantar Buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018, Ibu Men-LHK menulis “Kombinasi pengelolaan hutan dan penggunaan lahan yang lebih baik merupakan reorientasi strategis menuju pengelolaan hutan yang lebih bijaksana dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat, perhutanan sosial, unsur-unsur reforma agraria dan penegakan hukum”.

 

Perhutanan Sosial dapat dikatakan langkah strategis pengelolaan hutan yang tidak hanya memberikan akses kepada rakyat tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan hutan. Karena Perhutanan Sosial juga merupakan skema penanganan konflik tenurial kehutanan yang selama ini seperti tidak ada ujungnya.

 

Melewati berbagai kompleksitas, sampai dengan akhir tahun 2018 sudah sebesar 2,2 juta hektar kawasan hutan diberikan aksesnya kepada masyarakat (Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2018, hal. 19). Tidak sekedar menciptakan kepastian hukum, Perhutanan Sosial juga berkonstribusi terhadap perputaran roda ekonomi lokal (Produk Domestik Bruto) serta penyerapan tenaga kerja.

 

Hasil studi di Yogyakarta, Perhutanan Sosial telah menyumbangkan 6,3 persen terhadap pendapatan petani. Perbaikan tata kelola kehutanan ini telah meningkatkan investasi sektor lingkungan hidup dan kehutanan, tahun 2017 nilai investasi mencapai Rp 148,8 triliun dengan penyerapan tenaga kerja langsung sejumlah 738,000 orang, dan tenaga kerja harian lepas lebih dari 2 juta orang.

 

Ketua Yayasan CAPPA Jambi, M. Zuhdi mengatakam Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, adalah sebuah organisasi masyarakat sipil berkantor di Kota Jambi, sejak tahun 2003 telah bekerja untuk menangani konflik tenurial di sektor kehutanan dan perkebunan. Pada tahun 2015, berhasil memfasilitasi kesepakatan penyelesaian konflik antara masyarakat adat Batin Sembilan Simpang Macan Luar dengan PT REKI di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Kedua belah pihak sepakat menempuh jalan Kemitraan Kehutanan.

 

"Proses membangun kesepakatan ini difasilitasi oleh Direktorat PKTHA Kemen LHK, dan menjadi kasus penanganan konflik tenurial kehutanan pertama yang mencapai kesepakatan di kawasan restorasi ekosistem. Kesepakatan kemitraan ini dicapai sebelum adanya Permen LHK tentang Penanganan Konflik Tenurial (Permen No 84/2015) dan Permen LHK tentang  Perhutanan Sosial (Permen 83/2016)," kata Cik Edi sapaan akrab M. Zuhdi.

 

Dijelaskan, Cik Edi Sekitar 400 hektar konsesi PT REKI dijadikan areal Kemitraan Kehutanan dengan Suku Batin Sembilan Simpang Macan Luar. Saat sekarang dikelola oleh masyarakat dengan ditanami komoditi karet serta jenis hortikultura lainnya. Serupa dengan daerah lain, hasil survey sosial-ekonomi yang dilakukan Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi tahun 2017, Kemitraan Kehutanan ini telah meningkatkan ekonomi masyarakat sebesar 11,42 persen.

 

Sejak tahun 2017, Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi menjadikan Perhutanan Sosial sebagai metode untuk penanganan konflik tenurial serta meningkatkan akses masyarakat terhadap kawasan hutan. Program ini dilaksanakan di 3 provinsi, Jambi, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah. Sampai dengan bulan Juni 2019, Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi memfasilitasi 18 usulan Perhutanan Sosial dengan berbagai skema. Dari semua usulan tersebut, sudah 11 usulan mendapatkan Surat Keputusan dari Men LHK dengan total luasan sekitar 17,789,6 hektar.

 

"Selama hampir 2 tahun melakukan aktivitas mendukung penanganan konflik tenurial dan Perhutanan Sosial, tentu saja banyak pengalaman yang didapatkan. Pengalaman ini bersumber dari komunitas tingkat tapak, artinya merupakan bahan primer untuk sebuah pembelajaran. Untuk itu Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi bermaksud mengadakan “Workshop Pembelajaran Perhutanan Sosial : Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Sektor Kehutanan”. Workshop akan mengundang Kelompok Tani Hutan dan Koperasi pemohon dan pengelola Perhutanan Sosial dari 3 Provinsi lokasi proyek, yaitu Jambi, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah," terangnya.

 

Cik Edi menjelaskan workshop pembelajaran bertujuan untuk mempertemukan komunitas tapak, aktor lokal dan nasional yang bergiat dalam Perhutanan Sosial untuk saling bertukar pengetahuan maupun pengalaman, sehingga terjadi pembelajaran para pihak yang partisipatif, yang diharapkan menjadi pembelajaran bernilai bagi pelaksanaan Perhutanan Sosial dan tata kelola konflik tenurial dimasa depan.

 

"Keluaran yang diharapkan dari workshop pembelajaran ini adalah dokumentasi pembelajaran dari tapak bersumber langsung dari aktor utamanya terkait proses permohonan Perhutanan Sosial sebagai salah satu metode penanganan konflik tenurial," katanya.

 

Selanjutnya, yakni rangkuman analisis komparatif tentang Perhutanan Sosial yang bersumber dari dialog antar pihak (lokal-nasional) dan terbangunnya skema usulan pelaksaan Perhutanan Sosial, mencakup dari persiapan permohonan, pengajuan permohonan sampai paska mendapatkan SK Perhutanan Sosial yang akan disampaikan kepada para pengambil kebijakan.

 

Kegiatan Workshop Pembelajaran ini, dikatakannya terbagi dalam 2 bagian utama, yaitu pertama Dialog Para Pihak. Dialog ini akan mengundang nara sumber dari Kemen LHK, Pokja PPS Nasional, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi.

 

"Dialog ini selain diisi sessi presentasi nara sumber, juga sessi komunikasi langsung antara nara sumber dengan peserta," ujarnya.

 

Kedua, diskusi pleno dan kelompok untuk curah pendapat dan analisis para pihak tentang Perhutanan Sosial sekaligus memberikan catatan usulan untuk pelaksanaan Perhutanan Sosial kedepan.

 

" Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi juga membuat film pendek yang berisi tentang pandangan para pelaku tapak dari 3 Provinsi di 3 pulau (Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi) tentang Perhutanan Sosial. Beberapa film akan diputar dalam sessi presentasi, tetapi keseluruhan film akan diputar sewaktu acara rehat kegiatan. Film ini juga akan bisa diakses di media sosial Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi," ungkapnya.

 

Untuk diketahui, acara Workshop Pembelajaran Perhutanan Sosial yang diselenggarakan di Wiltop Hotel ini berlangsung dari tanggal 16 - 19 Juli, dan pesertanya terdiri dari unsur Pemerintah, kelompok masyarakat yang sudah mendapatkan SK Perhutanan Sosial dari Kemen LHK maupun sedang dalam proses permohonan, pendamping lapangan Perhutanan Sosial serta Organisasi Masyarakat Sipil pendukung Perhutanan Sosial yang berasal dari Jambi, Jakarta, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah.

Penulis: Redaksi

Editor: Muhammad Syafei




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Raperda APBD Kabupaten Tanjabbar Tahun Anggaran 2020 Ditandatangani Bupati dan Ketua DPRD

JERNIH.ID, Kuala Tungkal - DPRD Tanjab Barat kembali gelar Rapat paripurna ke Empat di Gedung DPRD Tanjab Barat pada hari Jumat (23/8).   Adapun agenda r

BERITA

Tanggapi Kekeringan, Fachrori Berikan Bantuan Air Bersih Kepada Warga

JERNIH.ID, Jambi - Musim kemarau yang melanda Provinsi Jambi mengakibatkan beberapa wilayah mengalami kekeringan dan membuat masyarakat susah mendapatkan air be

BERITA

Safrial Ingin Pembangunan Infrastruktur Sejalan Dengan Pembangunan SDM

JERNIH.ID, Kuala Tungkal - Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Ir. H. Safrial MS sampaikan pembangunan tidak cukup pada infrastruktur, tetapi juga harus dibarengi d

BERITA

Efek Kemarau, BI Perkirakan Akan Menyumbang Inflasi

JERNIH.ID, Jakarta - Efek kemarau panjang diperkirakan Bank Indonesia akan menyumbang kenaikan inflasi pada Agustus 2019. Hal ini dikarenakan akibat tingginya h

NASIONAL

Bupati H. Safrial Hadiri Rapat Paripurna Keempat DPRD Tanjab Barat

JERNIH.ID, KUALA TUNGKAL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjab Barat gelar Rapat Paripurna Keempat di Gedung DPRD Tanjab Barat, Kamis (22/8). &nb

BERITA

Advertisement